Celah Hukum dalam Penanganan Pemegang Kartu UNHCR di Indonesia: Problematika Status Hukum Pembatasan Hak

Abstract

Abstract

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi beserta Protokol 1967, sementara keberadaan pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia tetap menimbulkan persoalan mengenai status, dokumentasi, pengawasan keimigrasian, dan pemenuhan hak. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah membentuk kerangka penanganan pengungsi dan mengakui status pencari suaka atau pengungsi yang diperoleh melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR, tetapi belum membentuk status tinggal nasional yang komprehensif bagi pemegang kartu UNHCR. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi dan celah normatif status hukum pemegang kartu UNHCR serta implikasinya terhadap pemenuhan dan pembatasan hak dasar. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis dan harmonisasi antarnorma. Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan kekosongan hukum secara absolut, melainkan fragmentasi antara rezim perlindungan pengungsi, hukum keimigrasian, dan hukum hak asasi manusia. Kartu UNHCR berfungsi sebagai dokumen perlindungan internasional, sedangkan Perpres 125 Tahun 2016 juga mengenal kartu identitas khusus yang diterbitkan Rumah Detensi Imigrasi; kedua dokumen tersebut tidak identik dengan izin tinggal dalam Undang-Undang Keimigrasian. Fragmentasi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kebebasan bergerak, dan mekanisme perlindungan hukum. Rekonstruksi pengaturan perlu diarahkan pada penegasan akibat hukum dokumentasi UNHCR, pembentukan status administratif sementara, standardisasi hak minimum, serta harmonisasi kewenangan antarlembaga.